Tindakan pemerkosaan adalah perbuatan tercela dan melanggar norma sosial yang mendalam. Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk menggali alasan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa dalam kasus pemerkosaan anak, yang sering memunculkan kontroversi tentang pertimbangan hukum yang diambil. Hasil keputusan ini sering kali tidak memberi keadilan kepada korban, terutama saat korban tersebut masih di bawah umur dan telah mengalami trauma seksual. Studi ini mengkaji putusan Majelis Syar’iyah Banda Aceh No.47/JN/2021.MS.Bna dan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan analisis data sekunder melalui studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa pada kasus No.47/JN/2021/MS.Bna, majelis hakim membebaskan terdakwa berdasarkan bukti yang diajukan di pengadilan termasuk keterangan saksi dan bukti tertulis. Keputusan ini diambil karena tidak ditemukan cukup bukti yang meyakinkan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan. Namun, putusan ini tidak memperhitungkan dampak sosiologis dan filosofis yang dirasakan oleh korban, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan yang diberikan kepada korban pemerkosaan yang masih anak-anak.