Penelitian ini mengkaji putusan hakim dalam surat permohonan kebenaran poligami sebagai bentuk perlindungan hak istri setelah suami melaksanakan poligami. Studi ini berfokus pada kasus Mal No 02100-011-0121 di Mahkamah Tinggi Syariah Alor Setar Kedah, yaitu Azli Bin Uda & Rini Eswani Binti Mohd Shariff, yaitu hakim memberikan hak nafkah diri, hak nafkah anak dan pembagian dari harta sepencarian dari jumlah yang istri minta walaupun suami awalnya tidak setuju untuk memberikan jumlah tersebut dan telah bernikah di luar mahkamah tanpa melalui surat permohonan kebenaran poligami. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, pertama bagaimana perlindungan hak istri setelah suami poligami apakah mengikut syarak dan undang-undang? Bagaimana perspektif hukum keluarga islam dalam putusan hakim bagi menentukan kadar pembagian harta sepencarian dalam kasus poligami? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu terdiri daripada mengkaji bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta menggunakan metode pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengabulkan permohonan poligami, termasuk kemampuan finansial suami dan kesejahteraan istri serta anak-anaknya. Dalam putusannya, mahkamah memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta menetapkan pembagian harta sepencarian sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi istri dalam pernikahan poligami agar hak- haknya tetap terjamin.