Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif guna memastikan peserta didik disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Dalam konteks ini, kepala madrasah memiliki peran strategis dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan prestasi akademik peserta didik disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, salah satunya adalah penempatan guru pendamping khusus (GPK) yang belum sesuai dengan latar belakang profesinya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepala madrasah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan prestasi akademik siswa disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kepala madrasah dalam mendukung pendidikan inklusif serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam implementasinya di MIN 9 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala madrasah, guru, serta orang tua peserta didik disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala madrasah meliputi penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, penerapan kurikulum fleksibel, serta peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kompetensi guru pendamping khusus (GPK) dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai pendidikan inklusif. Sebagai solusi, kepala madrasah mengadakan pelatihan rutin bagi guru, membentuk Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk adaptasi kurikulum, serta meningkatkan komunikasi dengan orang tua dan siswa reguler. Dengan strategi ini, MIN 9 Banda Aceh berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih ramah inklusif, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik siswa disabilitas