Standar Efektif Penerapan Rubber Speed BUMP terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No.3 Tahun 1994 (Studi Kajian pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang didalamnya mengatur tentang tata cara pemasangan Rubber Speed Bump yang sesuai dan memiliki standar nasional. Dalam skripsi ini, yang menjadi rumusan masalah adalah mengapa terjadi perbedaan penerapan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Rubber Speed Bump yang dipasangkan dan terkesan secara asal-asalan dan bagaimana tindakan Dinas Perhubungan terhadap pembuatan Rubber Speed Bump yang tidak sesuai aturan. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) dan penelitian ini jugamenggunakan penelitian lapangan (Field Research) dengan mengambil sampling pada 2 (dua) desa.Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan dengan penelitian secara empiris. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 menyatakan bahwa Rubber Speed Bump memiliki ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian 15% dan lebar 15 cm yang terbuat dari karet, badan jalan atau bahan lain yang membuat nyaman pengendara. Tetapi dalam penerapannya, isi pasal tersebut tidak dijalankan oleh masyarakat. Mereka membuat Rubber Speed Bump sesuai dengan yang mereka inginkan, bahkan mereka juga tidak peduli dengan standar Rubber Speed Bump yang sesuai aturan. Rubber Speed Bumpyang tidak sesuai aturan juga membuat kendaraan para pengendara kandas dan rusak. Daerah yang terdapat Rubber Speed Bump tersebut sangat tidak nyaman bagi pengendara. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, isi dari Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan berbeda dengan praktek atau penerapannya di lapangan. Sanksi yang diberikan hanya berupa pembongkaran secara paksa terhadap Rubber Speed Bump yang tidak sesuai dengan aturan oleh Dinas Perhubungan.