Izin Poligami Bagi Laki-Laki Muslim (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan kewajiban memperoleh izin Mahkamah Syariah bagi pelaksanaan poligami di Negeri Johor sebagaimana diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 (Negeri Johor), yang bertujuan menjamin keadilan bagi istri dan menjaga kemaslahatan keluarga, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan poligami tanpa izin Mahkamah Syariah yang kemudian didaftarkan atau dilegalkan setelah akad nikah dilakukan di luar Mahkamah, sehingga menimbulkan persoalan efektivitas pengawasan hukum dan perlindungan hak istri. Penelitian ini mengkaji prosedur dan syarat pemberian izin poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Kluang, Johor, serta praktik pelaksanaan poligami tanpa izin Mahkamah Syariah. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris melalui analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2003 (Negeri Johor), putusan Mahkamah Syariah, serta wawancara dengan hakim dan pengacara syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Tinggi Syariah Kluang telah menetapkan prosedur izin poligami dengan persyaratan administratif yang ketat, termasuk pembuktian kemampuan finansial dan moral suami serta pertimbangan kemaslahatan keluarga, namun praktik poligami tanpa izin yang kemudian dilegalkan setelah pernikahan berlangsung masih melemahkan daya cegah hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap istri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi izin poligami di Johor telah disusun secara sistematis dan selaras dengan maqasid syariah, penguatan pengawasan, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat diperlukan agar tujuan pengaturan izin poligami dapat tercapai secara efektif