Kompetensi Tenaga Administrasi Kepegawaian Dalam Penguatan Pelayanan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh

Penguatan pelayanan administrasi kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi tenaga administrasi kepegawaian. Pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya optimal meskipun tenaga administrasi kepegawaian telah memiliki pemahaman terhadap regulasi dan prosedur kepegawaian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah tenaga administrasi, tingginya beban kerja, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem pelayanan berbasis digital, sehingga kompetensi teknis, manajerial, serta kompetensi sosial dan kepribadian menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi tenaga administrasi kepegawaian dalam penguatan pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, kontribusi yang diberikan oleh tenaga administrasi kepegawaian dalam penguatan pelayanan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tenaga administrasi kepegawaian di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh tergolong memadai, yang terlihat dari penguasaan kompetensi teknis, manajerial, serta sosial dan kepribadian. Tenaga administrasi kepegawaian menunjukkan pemahaman yang baik mengenai prosedur administrasi kepegawaian dan dapat menggunakan sistem pelayanan berbasis digital, meskipun masih ada beberapa kendala teknis. Kontribusi tenaga administrasi kepegawaian dalam penguatan pelayanan melalui ketelitian dalam pemrosesan administrasi, kejelasan dalam memberikan informasi, pendampingan kepada pengguna layanan, serta penerapan etika dalam pelayanan publik. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan meliputi pengalaman kerja, pengetahuan tentang regulasi kepegawaian, kolaborasi antarpegawai, dan dukungan dari pimpinan, sedangkan faktor penghambat meliputi jumlah tenaga administrasi yang terbatas, tingginya beban kerja, kendala teknis pada sistem pelayanan digital, serta keterbatasan pelatihan untuk pengembangan kompetensi.