ABSTRAK

Dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 mengatur Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Proses pendaftaran dan verifikasi faktual dalam pemilu merupakan proses yang sangat penting sebelum dilaksanakannya pemilu. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa penelitian, kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu dilakukan dengan tahap penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik oleh KIP Kota Banda Aceh tahun 2017 dan apakah proses verifikasi faktual sudah sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan Studi Pustaka (library research) yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif, kemudian penarikan kesimpulan yang diperoleh menggunakan metode deksriptif, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun hasil kajian kepustakaan untuk dianalisis. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang ditemukan dengan adanya keseimbangan antara teori dan fakta yang terjadi seputar pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik oleh KIP Kota Banda Aceh. Dalam melakukan proses verifikasi partai politik dimulai dari penerimaan dokumen pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Proses pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik dilakukan melalui aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan penyerahan portofolio kepada KIP Kota Banda Aceh lalu dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di tingkat Kota Banda Aceh dan ada 20 Partai Politik yang memenuhi syarat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Prosedur pendaftaran dan verifikasi faktual partai politik di Kota Banda Aceh sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. KIP Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan, hal ini terjadi karena KPU RI mengeluarkan beberapa Keputusan secara tiba-tiba sehingga juga terjadi perubahan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan.